HIMMAH Dukung Pemekaran Provinsi Sumpatim: Solusi Strategis Percepatan Pembangunan Daerah

Batu Bara – Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) Kabupaten Batu Bara menyatakan dukungan terhadap menguatnya wacana pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (Sumpatim) sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Ketua PC HIMMAH Batu Bara, Muhammad Yassir Pratama, menegaskan bahwa secara akademik, pemekaran wilayah merupakan instrumen kebijakan yang relevan dalam menjawab tantangan ketimpangan pembangunan antarwilayah, khususnya di kawasan pesisir timur Sumatera Utara.

“Pendekatan pembangunan berbasis kedekatan geografis dan efektivitas rentang kendali pemerintahan menjadi alasan rasional mengapa pemekaran wilayah seperti Sumpatim layak untuk diperjuangkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa berbagai kajian akademik menunjukkan wilayah pesisir timur memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor industri, perkebunan, hingga kelautan. Dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang lebih fokus, potensi tersebut diyakini dapat dioptimalkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek yuridis, HIMMAH menilai bahwa rencana pemekaran ini memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur pembentukan dan pembagian daerah melalui undang-undang sebagai bagian dari sistem otonomi daerah.

Selain itu, mekanisme pembentukan daerah otonom baru juga telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan dalam setiap proses pemekaran.

Menurut HIMMAH, pemekaran Provinsi Sumpatim tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat daya saing daerah.

“Ini adalah langkah maju dalam membangun kemandirian daerah. Ketika tata kelola lebih dekat dengan masyarakat, maka respons terhadap kebutuhan publik akan jauh lebih cepat dan tepat sasaran,” lanjutnya.

HIMMAH juga menilai bahwa dukungan dari berbagai elemen, baik legislatif maupun masyarakat sipil, menjadi indikator kuat bahwa pemekaran ini memiliki legitimasi sosial yang memadai untuk terus didorong ke tahap selanjutnya.

Sebagai organisasi mahasiswa yang berpijak pada nilai intelektualitas dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, HIMMAH menyatakan komitmennya untuk terus mengawal wacana ini secara konstruktif, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Di akhir pernyataannya, HIMMAH berharap pemekaran Provinsi Sumpatim dapat menjadi tonggak baru dalam menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta membuka ruang kemajuan yang lebih luas bagi masyarakat di kawasan Sumatera Pantai Timur.